Rp965 Juta per Bulan Disorot, Anggaran Kendaraan Jauh Lebih Besar daripada Bantuan Warga?

Alokasi pendapatan pajak Kota Satu Mimpi menjadi perhatian masyarakat setelah beredar infografik yang mencantumkan pendapatan pajak bulanan sebesar Rp1 miliar dan anggaran bulanan Rp965 juta. Dana tersebut direncanakan untuk membiayai gaji instansi negeri, operasional APD dan Paspampres, perawatan serta pengadaan kendaraan dinas, subsidi obat, dana tak terduga, penanganan bencana, dan bantuan sosial.

Berdasarkan infografik, pos terbesar adalah gaji instansi negeri sebesar Rp600 juta. Sementara itu, anggaran perbaikan kendaraan instansi mencapai Rp70 juta, pengadaan kendaraan dinas Rp80 juta, dan operasional APD serta Paspampres Rp50 juta. Jika ketiga pos tersebut digabungkan, nilainya mencapai Rp200 juta per bulan, jauh di atas bantuan langsung untuk warga sebesar Rp5 juta yang disalurkan dua kali sebulan serta bantuan bagi siswa dan guru sebesar Rp10 juta.

Dana tak terduga dan dana penanganan bencana masing-masing tercantum sebesar Rp50 juta per bulan. Karena kondisi darurat dan bencana tidak selalu terjadi setiap bulan, warga mempertanyakan bagaimana mekanisme penyimpanan, penggunaan, dan pelaporan sisa anggaran tersebut. Namun, belum dapat dipastikan apakah dana yang tidak terpakai dikembalikan ke kas daerah, diakumulasikan, atau dialihkan ke kebutuhan lain karena informasi realisasinya belum dipublikasikan.

Perhatian juga tertuju pada biaya perbaikan kendaraan instansi yang mencapai Rp70 juta setiap bulan. Sejumlah warga membandingkannya dengan biaya perbaikan ringan di bengkel yang dapat berada di bawah Rp50 ribu. Meski demikian, perbandingan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa anggarannya tidak wajar karena belum diketahui jumlah kendaraan, jenis kerusakan, biaya suku cadang, frekuensi perawatan, dan cakupan pekerjaan yang dibiayai.

Selain komposisi anggaran, terdapat perbedaan angka yang perlu diklarifikasi. Apabila seluruh nominal dalam infografik dijumlahkan, totalnya mencapai sekitar Rp1,02 miliar, sedangkan anggaran bulanan pada bagian atas tertulis Rp965 juta. Perbedaan Rp55 juta tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan periode, kesalahan penyajian, penggunaan sumber dana lain, atau adanya pos yang tidak direalisasikan secara bersamaan.

Pihak media telah berupaya mendatangi dan meminta penjelasan kepada pemerintah mengenai perencanaan serta realisasi anggaran tersebut. Namun, proses konfirmasi dinilai berlarut-larut karena media diarahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa kepastian waktu pemberian data. Penantian yang berlangsung cukup lama tanpa jawaban konkret menimbulkan kesan bahwa keterbukaan informasi belum menjadi prioritas. Hingga kini, pertanyaan mengenai bukti realisasi, jumlah penerima manfaat, rincian pengadaan, serta sisa anggaran setiap bulan masih belum memperoleh penjelasan yang jelas dan dapat diverifikasi.

Di tengah tingginya beban pajak serta munculnya tambahan biaya terkait rumah yang dibayarkan sesuai masa berlakunya, warga menilai manfaat langsung yang diterima masyarakat masih perlu diperjelas. Mereka meminta pemerintah tidak hanya memublikasikan rencana anggaran, tetapi juga membuka nilai realisasi, jumlah penerima manfaat, rincian pengadaan, bukti penggunaan dana, dan sisa anggaran pada setiap akhir periode.

Hingga dokumen pendukung diterbitkan, belum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran tersebut menyimpang atau tidak sesuai ketentuan. Keterbukaan antara perencanaan dan realisasi dinilai penting untuk menjawab pertanyaan publik, mencegah kesalahpahaman, serta memastikan setiap pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.