U.S. Marshal Lantik Jajaran Struktural Baru, Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum

U.S. Marshal resmi melantik jajaran struktural terbaru pada 17 Mei 2026 sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika penegakan hukum. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam pembaruan kepemimpinan internal yang diharapkan mampu menghadirkan sistem kerja yang lebih solid, terarah, dan responsif.

Dalam keterangannya, Gaku Ganji, Presiden Satu Mimpi menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk komitmen organisasi dalam memastikan setiap personel yang dipercaya mengemban jabatan dapat menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal. Ia menekankan pentingnya peran struktural sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas, disiplin, dan efektivitas kerja di setiap lini operasional.

Sementara itu, Zecky Sheriff menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas unit. Ia berharap seluruh elemen law enforcement dapat membangun komunikasi yang lebih intens dan terintegrasi, sehingga sinergi antar bagian mampu berjalan lebih cepat, tepat, dan efisien dalam menghadapi situasi lapangan yang terus berkembang.

Hal senada juga disampaikan Bougese, selaku Director U.S. Marshal. Ia menyatakan harapannya agar struktur organisasi yang baru dapat semakin solid dan mampu memperkuat kinerja institusi secara menyeluruh. “Saya berharap struktural U.S. Marshal menjadi lebih solid, sehingga cita-cita luhur U.S. Marshal dalam menjaga keamanan serta menegakkan hukum di Satu Mimpi dapat lebih mudah tercapai,” ujarnya.

Adapun pejabat yang resmi dilantik meliputi Aldo Alex Geraldine sebagai Associate Director, Phillip Poindexter sebagai SOG Commander (Commander), Mikel Po sebagai FTF - Chief In Command (Supervisory), Frank Ryota sebagai FTF - Deputy Chief In Command (Supervisory), serta Vito D. Este sebagai Supervisory FLET & HR. Dengan susunan baru ini, U.S. Marshal menegaskan kesiapan untuk bergerak lebih cepat, lebih profesional, serta memperkuat koordinasi dalam mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.